Putusan Mahkamah Konstitusi

Showing 4271 to 4280 of 5112 items

Nomor 96/PHPU.D-IX/2011

Pokok Perkara	:	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maybrat Tahun 2011
Pemohon	:	1. Albert Nakoh, Spd. M.M. 2. Drs. Jakobus Sedik, Msi
Amar Putusan	:	Mengadili, Menyatakan: Dalam Eksepsi: • Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait; Dalam Pokok Permohonan: • Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
Jenis Amar Putusan	:	Lainnya
Tanggal Putusan	:	17 Oktober 2011
File Pendukung	:	Dokumen Putusan

Nomor 95/PHPU.D-IX/2011

Pokok Perkara	:	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maybrat Tahun 2011
Pemohon	:	1. Drs. Agustinus SAA., M. Si 2. Andarias Antoh, S.Sos., M.Si.
Amar Putusan	:	Mengadili, Menyatakan: Dalam Eksepsi: Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait; Dalam Pokok Perkara: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
Jenis Amar Putusan	:	Lainnya
Tanggal Putusan	:	17 Oktober 2011
File Pendukung	:	Dokumen Putusan

Nomor 41/PUU-IX/2011

Pokok Perkara	:	Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
Pemohon	:	Habel Rumbiak
Amar Putusan	:	Mengadili, Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
Jenis Amar Putusan	:	Ditolak
Tanggal Putusan	:	13 Oktober 2011
File Pendukung	:	Dokumen Putusan

Nomor 25/PUU-IX/2011

Pokok Perkara	:	Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun
Pemohon	:	1. Hasanuddin Shahib; 2. Kusnendar Atmosukarto; 3. Suharto
Amar Putusan	:	Mengadili, Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Jenis Amar Putusan	:	Tidak Dapat Diterima
Tanggal Putusan	:	13 Oktober 2011
File Pendukung	:	Dokumen Putusan

Nomor 94/PHPU.D-IX/2011

Pokok Perkara	:	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2011
Pemohon	:	1. Drs. Winsulangi Salindeho 2. Drs. Siegfried Takarangkian Makagansa, M.M.
Amar Putusan	:	: - Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon; - Menyatakan Perkara Nomor 94/PHPU.D-IX/2011 perihal Permohonan Perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2011 ditarik kembali; - Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan Perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2011; - Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat penarikan kembali Perkara Nomor 94/PHPU.D-IX/2011 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi;
Jenis Amar Putusan	:	Lainnya
Tanggal Putusan	:	13 Oktober 2011
File Pendukung	:	Dokumen Putusan

Nomor 63/PHPU.D-IX/2011

Pokok Perkara	:	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pekanbaru Provinsi Riau Tahun 2011
Pemohon	:	Septina Primawati dan Erizal Muluk [No. Urut 2]
Amar Putusan	:	: 1. Mengabulkan sebagian permohonan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru untuk memperpanjang pelaksanaan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PHPU.D-IX/2011, tanggal 24 Juni 2011, selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah ketetapan ini diucapkan; 2. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru untuk melaksanakan Putusan dan Ketetapan Mahkamah Konstitusi a quo; 3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekanbaru, dan Kementerian Dalam Negeri (sesuai dengan kewenangannya dalam melakukan pengawasan umum terhadap Pemerintahan Daerah) untuk melakukan pengawasan secara ketat terhadap proses penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang tersebut dan membuat laporan tentang pelaksanaan serta temuan yang disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi; 8 4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekanbaru, dan Kementerian Dalam Negeri, masing-masing menyampaikan laporan pelaksanaan pemungutan suara ulang paling lambat 7 (tujuh) hari setelah selesainya tenggat sebagaimana dimaksud dalam amar kesatu ketetapan ini; 5. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat ketetapan ini dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi;
Jenis Amar Putusan	:	Lainnya
Tanggal Putusan	:	7 Oktober 2011
File Pendukung	:	Dokumen Putusan

Nomor 2/PUU-IX/2011

Pokok Perkara	:	Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
Pemohon	:	. Deni Juhaeni; 2. I Griawan Wijaya; 3. Netty Retta Herawaty H; dan 4. Bagus Putu Mantra
Amar Putusan	:	Mengadili, Menyatakan: • Menolak permohonan Pemohon I untuk seluruhnya; • Mengabulkan permohonan Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV untuk sebagian; • Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang frasa “...wajib disertai sertifikat veteriner dan sertifikat halal” dimaknai mewajibkan sertifikat halal bagi produk hewan yang memang tidak dihalalkan; • Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “...wajib disertai sertifikat veteriner dan sertifikat halal” dimaknai mewajibkan sertifikat halal bagi produk hewan yang memang tidak dihalalkan; • Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; • Menolak permohonan Pemohon II , Pemohon III, dan Pemohon IV untuk selain dan selebihnya. 63
Jenis Amar Putusan	:	Dikabulkan
Tanggal Putusan	:	6 Oktober 2011
File Pendukung	:	Dokumen Putusan

Nomor 3/PUU-IX/2011

Pokok Perkara	:	Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Pemohon	:	R. Hamdani, C.H. dan Anisah Ambaryani
Amar Putusan	:	Mengadili, Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
Jenis Amar Putusan	:	Ditolak
Tanggal Putusan	:	6 Oktober 2011
File Pendukung	:	Dokumen Putusan

Nomor 72/PUU-VIII/2010

Pokok Perkara	:	Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang
Pemohon	:	H. Andi Harahap
Amar Putusan	:	Mengadili, Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
Jenis Amar Putusan	:	Ditolak
Tanggal Putusan	:	6 Oktober 2011
File Pendukung	:	Dokumen Putusan

Nomor 58/PUU-VIII/2010

Pokok Perkara	:	Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Pemohon	:	1. Yayasan Salafiyah Pekalongan; 2. Yayasan Santa Maria Pekalongan
Amar Putusan	:	Mengadili, Menyatakan, • Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; • Kata ‘dapat’ dalam Pasal 55 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kalau dimaknai berlaku bagi jenjang pendidikan dasar yang berbasis masyarakat; • Kata ‘dapat’ dalam Pasal 55 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat kalau dimaknai berlaku bagi jenjang pendidikan dasar yang berbasis masyarakat; • Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; • Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;
Jenis Amar Putusan	:	Dikabulkan
Tanggal Putusan	:	29 September 2011
File Pendukung	:	Dokumen Putusan