Produk Hukum MK
5216 data
JAKARTA, HUMAS MKRI – Diskusi Pengayaan Penyusunan Kajian Rekomendasi Kebijakan Penguatan Kelembagaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memasuki hari kedua, Kamis (16/7/2026). Kegiatan yang diselenggarakan di Ruang Rapat Lantai 10 Gedung I Mahkamah Konstitusi (MK) ini bertujuan menghimpun pandangan akademik,...
JAKARTA, HUMAS MKRI - Mahkamah Konstitusi (MK) menerima kunjungan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul pada Kamis (16/7/2026) di Gedung MK. Peserta kunjungan diterima langsung oleh Analis Hukum Ahli Muda MK Aditya Yuniarti.
Aditya yang membawakan materi “Mengenal Mahkamah Konstitusi”...
JAKARTA, HUMAS MKRI – Dalam rangka menyusun kajian rekomendasi kebijakan penguatan kelembagaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), khususnya pada aspek regulasi, mekanisme rekrutmen, dukungan sekretariat, dan kelembagaan, Sekretariat MKMK menggelar Diskusi Pengayaan Penyusunan Kajian Rekomendasi Kebijakan Penguatan Kelembagaan MKMK. Kegiatan...
Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Kepolisian Negara Republik indonesia
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
16 Juli 2026
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun
16 Juli 2026
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
16 Juli 2026
Ragam fitur yang tersedia pada web JDIH MK