Putusan Mahkamah Konstitusi
Showing 3881 to 3890 of 5112 items
Nomor 35/PHPU.D-XI/2013
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2013 |
| Pemohon | : | H. Ahmad Ruswandi dan H. Sutrisno, S.H (pasangan calon Nomor Urut 2) Kuasa Pemohon: Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc., dkk |
| Amar Putusan | : | Mengadili, Menyatakan: Dalam Eksepsi Menolak eksepsi Pihak Terkait; Dalam Pokok Permohonan Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya; |
| Jenis Amar Putusan | : | Ditolak |
| Tanggal Putusan | : | 8 Mei 2013 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 38/PHPU.D-XI/2013
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2013 |
| Pemohon | : | Drs. H. Nuryakin, M.Si dan Sirajul Rahman, S.Hut, M.I. Kom (Pasangan Calon Nomor Urut 1) Kuasa Pemohon : AH. Wakil Kamal, SH, MH., dkk |
| Amar Putusan | : | Mengadili, Menyatakan: Dalam Eksepsi Menolak eksepsi Pihak Terkait; Dalam Pokok Permohonan Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya; |
| Jenis Amar Putusan | : | Ditolak |
| Tanggal Putusan | : | 8 Mei 2013 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 40/PHPU.D-XI/2013
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2013 |
| Pemohon | : | Ir. H. Mohammad Yamin dan Muhammad Nurmadani, S.Ag (pasangan calon Nomor Urut 5) Kuasa Pemohon : Agus Hendri, S.H. dan Erny Sutrisni, S.H. |
| Amar Putusan | : | Mengadili, Menyatakan, Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait; Dalam Pokok Perkara: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya; |
| Jenis Amar Putusan | : | Ditolak |
| Tanggal Putusan | : | 7 Mei 2013 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 36/PHPU.D-XI/2013
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013 |
| Pemohon | : | H. Idham, S.H., M.Si dan H. Supardi, S.Sos., MAP (pasangan calon Nomor Urut 2) Kuasa Pemohon : H. A. Rasyid Rahman, S.H., dkk |
| Amar Putusan | : | Mengadili, Menyatakan: Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait; Dalam Pokok Permohonan: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya; |
| Jenis Amar Putusan | : | Ditolak |
| Tanggal Putusan | : | 7 Mei 2013 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 34/PHPU.D-XI/2013
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 |
| Pemohon | : | AW Talib dan Ridwan Monoarfa (Nomor Urut 4) Kuasa Pemohon : Panhar Makawi, SH., MH |
| Amar Putusan | : | Mengadili, Menyatakan, Sebelum menjatuhkan putusan akhir, Menunda penjatuhan putusan mengenai pokok permohonan sampai dengan dilaksanakannya Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PHPU.D-XI/2013 tanggal 30 April 2013; |
| Jenis Amar Putusan | : | Lainnya |
| Tanggal Putusan | : | 30 April 2013 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 33/PHPU.D-XI/2013
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 |
| Pemohon | : | H. Adhan Dambea, S.Sos., M.A dan H. Inrawanto Hasan (Bakal pasangan calon) Kuasa Pemohon : Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc. dkk |
| Amar Putusan | : | Mengadili, Menyatakan, Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya; Dalam Pokok Permohonan: Sebelum menjatuhkan putusan akhir, 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 2. Menunda penjatuhan putusan mengenai pokok permohonan sampai dengan adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 116 05/G/2013/PTUN.Mdo dan Nomor 06/G/2013/PTUN.MDO, keduanya bertanggal 25 Maret 2013, yang memperoleh kekuatan hukum tetap; 3. Menunda pelaksanaan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kota Gorontalo oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo tanggal tiga bulan April tahun dua ribu tiga belas; 4. Menunda pelaksanaan Berita Acara tentang Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013, Nomor 70/BA/IV/2013, tanggal tiga bulan April tahun dua ribu tiga belas; 5. Menunda pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 28/Kpts/Pilkada/KPU.Kota-028.436571/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013, tanggal 3 April 2013; 6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo untuk melaporkan hasil Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 05/G/2013/PTUN.Mdo dan Nomor 06/G/2013/PTUN.MDO yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado a quo diterima oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo; |
| Jenis Amar Putusan | : | Lainnya |
| Tanggal Putusan | : | 30 April 2013 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 18/PUU-XI/2013
| Pokok Perkara | : | Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 |
| Pemohon | : | Mutholib Kuasa Pemohon : H. Sholeh Hayat, S.H., H. Subroto Kalim, dan Bambang Juwono, S.H., M.Hum. |
| Amar Putusan | : | Mengadili, Menyatakan: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 1.1. Kata “persetujuan” dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai sebagai “keputusan”; 1.2. Kata “persetujuan” dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai sebagai “keputusan”; 1.3. Frasa “sampai dengan 1 (satu) tahun” dalam Pasal 32 ayat (1) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 1.4. Frasa “sampai dengan 1 (satu) tahun” dalam Pasal 32 ayat (1) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 1.5. Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) selengkapnya menjadi, “Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan Nomor 32 diubah menjadi Nomor 23 (sah dicoret) 21 dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala Instansi Pelaksana setempat”; 1.6. Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 1.7. Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 1.8. Frasa “dan ayat (2)” dalam Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 1.9. Frasa “dan ayat (2)” dalam Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; 3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya; |
| Jenis Amar Putusan | : | Dikabulkan |
| Tanggal Putusan | : | 30 April 2013 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 32/PHPU.D-XI/2013
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Tahun 2013 |
| Pemohon | : | H. Feriyanto Mayulu dan H. Abdurrahman Abubakar Bahmid (Nomor Urut 1) Kuasa Pemohon : Sulistyowati, S.H., M.H. dkk |
| Amar Putusan | : | Mengadili, Menyatakan: Sebelum menjatuhkan putusan akhir, Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Termohon. Dalam Pokok Permohonan: Menunda penjatuhan putusan mengenai pokok permohonan sampai dengan dilaksanakannya Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PHPU.D-XI/2013 tanggal 30 April 2013. |
| Jenis Amar Putusan | : | Sela / Provisi |
| Tanggal Putusan | : | 30 April 2013 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 30/PHPU.D-XI/2013
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Palopo Tahun 2013 |
| Pemohon | : | Drs. H. Haidir Basir, MM dan dr. H. Andi Thamrin Djufri, M.Kes (Nomor Urut 5) Kuasa Pemohon : Karmal Maksudi, S.H., H. Harla Ratda, S.H., MH, dan Mufraini Hamzah, S.H |
| Amar Putusan | : | Mengadili, Menyatakan: Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait; Dalam Pokok Perkara: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya; |
| Jenis Amar Putusan | : | Ditolak |
| Tanggal Putusan | : | 29 April 2013 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 29/PHPU.D-XI/2013
| Pokok Perkara | : | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 |
| Pemohon | : | Drs. Ibrahim A. Medah dan E. Melkiades Laka Lena, S.SP. A.pt (Nomor Urut 2) Kuasa Pemohon : Samsudin, SH., dan Benyamin D Tungga, SH., MH |
| Amar Putusan | : | Mengadili, Menyatakan, Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait I; Dalam Pokok Permohonan: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya; |
| Jenis Amar Putusan | : | Lainnya |
| Tanggal Putusan | : | 29 April 2013 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |