Putusan Mahkamah Konstitusi
Showing 3201 to 3210 of 5112 items
Nomor 70/PUU-XII/2014
| Pokok Perkara | : | Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 |
| Pemohon | : | Ir. H.Isran Noor, M.Si dan Drs. H. Rachmat Yasin, M.M |
| Amar Putusan | : | Mengadili, Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. |
| Jenis Amar Putusan | : | Tidak Dapat Diterima |
| Tanggal Putusan | : | 6 November 2014 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 87/PUU-XI/2013
| Pokok Perkara | : | Pengujian Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 |
| Pemohon | : | 1. Indonesian Human Rights Committee For Social Justice (IHCS) 2. Serikat Petani Indonesia (SPI) 3. Farmer Initiatives for Ecological Livelihoods and Democracy (FIELD) 4. Aliansi Petani Indonesia (API) 5. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) 6. Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) 7. Yayasan Bina Desa Sadajiwa (Bina Desa) 8. Indonesia for Global Justice (IGJ) 9. Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) 10.Perkumpulan Sawit Watch 11.Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) 12.Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KONTRAS) Kuasa Pemohon: Ecoline Situmorang, S.H., dkk |
| Amar Putusan | : | Mengadili, Menyatakan: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; 1.1. Frasa “hak sewa” dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 1.2. Frasa “hak sewa” dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran 115 Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 1.3. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai “termasuk kelembagaan petani yang dibentuk oleh para petani”; 1.4. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “termasuk kelembagaan petani yang dibentuk oleh para petani”; 1.5. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) selengkapnya menjadi, “Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) terdiri atas: a. Kelompok Tani; b. Gabungan Kelompok Tani; c. Asosiasi Komoditas Pertanian; dan d. Dewan Komoditas Pertanian Nasional, serta kelembagaan petani yang dibentuk oleh para petani”; 1.6. Kata “berkewajiban” dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 1.7. Kata “berkewajiban” dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan 116 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 1.8. Pasal 71 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) selengkapnya menjadi, “Petani bergabung dan berperan aktif dalam Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1)”; 2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; 3. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya. |
| Jenis Amar Putusan | : | Dikabulkan |
| Tanggal Putusan | : | 5 November 2014 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 93/PUU-XII/2014
| Pokok Perkara | : | Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 |
| Pemohon | : | 1. Ragil Sukamto 2. Zaenal Arifin 3. Dadang Sudirman ER, S.H., M.M. 4. H. Agus Sundana 5. Haerul Amin Prasetya 6. Mastur 7. Asep Chandra Teja Kusmana 8. Yanthi Nurhayati, S.PD 9. H.D. Komarudin Noor, S.Ag 10.Budi Sopani Muplih 11.Diny Yuliani 12.Hj. Putriarti Putik H, S.E 13.Sri Puji Uami 14.Fitri Maryani 15.H. Ihwan Ridwan 16.Heri Rosnedi, S.H. 17.Imam Subekti 18.H. Ade Ahmad 19.Apud Saepudin 20.Astri Novitasari 21.Darmita 22.Isep Saprudin, S.H., M.M 23.Rifky Fauzi, S.H 24.Andri Yani Kuasa Pemohon: Refly Harun, S.H., M.H., LL.M., dkk |
| Amar Putusan | : | Mengadili, Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; |
| Jenis Amar Putusan | : | Ditolak |
| Tanggal Putusan | : | 5 November 2014 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 94/PUU-XII/2014
| Pokok Perkara | : | pengujian Pasal 327 dan Pasal 376 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 |
| Pemohon | : | 1. Joncik Muhammad, S.Si., SH., MM 2. Toyeb Rakembang, S. Ag 3. H. Niko Pransisco, SH 4. H. Anton Nurdin, ST., SH., M.Si Kuasa Pemohon: Chairil Syah, SH., dkk |
| Amar Putusan | : | Menyatakan: 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon; 2. Permohonan Nomor 94/PUU-XII/2014 perihal Permohonan Pengujian Pasal 327 dan Pasal 376 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditarik kembali; 3. Para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan Pengujian Pasal 327 dan Pasal 376 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada para Pemohon. |
| Jenis Amar Putusan | : | Ditarik Kembali |
| Tanggal Putusan | : | 5 November 2014 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 36/PUU-XII/2014
| Pokok Perkara | : | Pengujian Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 |
| Pemohon | : | 1. Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) 2. Kurniawan 3. Denny Rudini, SH 4. Amanda Anggraini Saputri 5. Hamid Aklis |
| Amar Putusan | : | : Menyatakan: 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon; 2. Permohonan para Pemohon dalam Registrasi Nomor 36/PUU-XII/2014 perihal Permohonan Pengujian Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) dan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditarik kembali; 3. Para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan pengujian Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) dan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada para Pemohon; |
| Jenis Amar Putusan | : | Ditarik Kembali |
| Tanggal Putusan | : | 5 November 2014 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 111/PUU-XII/2014
| Pokok Perkara | : | Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 |
| Pemohon | : | 1. T. Yamli 2. Kusbianto, S.H.,M.Hum 3. Samulia Surya Indra, SP 4. Harun Nuh 5. Henkie Yusuf Wau, S.H., M.Hum 6. Basar Siahaan 7. Kemalawati AE, S.H 8. Leonardo Marbun, S.Sos 9. Fahrul Hali Saputra Kuasa Pemohon: Hasan Lumban Raja, S.H., dkk |
| Amar Putusan | : | Mengadili, Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima |
| Jenis Amar Putusan | : | Tidak Dapat Diterima |
| Tanggal Putusan | : | 23 Oktober 2014 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 105/PUU-XII/2014
| Pokok Perkara | : | Pengujian Undang-Undang tanpa nomor dan tahun tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 |
| Pemohon | : | 1. Mohamad Mova Al Afghani 2. Kenna Herdi Safrudin 3. Uly Arta Tresia N 4. Ni Made Kusuma Dewi 5. Sari Melani, S.H.,S.Pd. 6. Wienda Messabela 7. Leo Bregas 8. Gita Paulina T. Purba 9. Primanitya Swastyastu 10.Christina Happyninatyas 11.M. Yulistiyanti Esthi W 12.Ratih Purbasari Sugianto 13.Wawan Irawan 14.Susanti Kuasa Pemohon: Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., dkk |
| Amar Putusan | : | Mengadili, Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima |
| Jenis Amar Putusan | : | Tidak Dapat Diterima |
| Tanggal Putusan | : | 23 Oktober 2014 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 101/PUU-XII/2014
| Pokok Perkara | : | Pengujian Undang-Undang tanpa nomor Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 |
| Pemohon | : | 1. Budhi Sarwono 2. H. Boyamin Kuasa Pemohon: Kurniawan Adi Nugroho, S.H., dkk |
| Amar Putusan | : | Mengadili, Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima |
| Jenis Amar Putusan | : | Tidak Dapat Diterima |
| Tanggal Putusan | : | 23 Oktober 2014 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 98/PUU-XII/2014
| Pokok Perkara | : | pengujian Undang-Undang tanpa nomor Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 |
| Pemohon | : | Prof. Dr. O.C. Kaligis, S.H., M.H. Kuasa Pemohon: Dr. Purwaning M. Yanuar, S.H., M.CL., CN., dkk |
| Amar Putusan | : | Mengadili, Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima; |
| Jenis Amar Putusan | : | Tidak Dapat Diterima |
| Tanggal Putusan | : | 23 Oktober 2014 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |
Nomor 97/PUU-XII/2014
| Pokok Perkara | : | Pengujian Undang-Undang tanpa nomor Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 |
| Pemohon | : | 1. Supriyadi Widodo Eddyono 2. Wiladi Budiharga 3. Indriaswati D. Saptaningrum 4. Ullin Ni am Yusron 5. Anton Aliabbas, M.Si. 6. Antarini Pratiwi, S.H., LL.M., 7. International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) 8. Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) 9. Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers) 10.Perkumpulan Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk Transisi Berkeadilan (IMPARSIAL) KUasa Pemohon: Anggara, S.H., dkk |
| Amar Putusan | : | Mengadili, Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima |
| Jenis Amar Putusan | : | Tidak Dapat Diterima |
| Tanggal Putusan | : | 23 Oktober 2014 |
| File Pendukung | : | Dokumen Putusan |