Putusan Mahkamah Konstitusi

Showing 2661 to 2670 of 5030 items

Nomor 77/PUU-XIV/2016

Pokok Perkara	:	Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon	:	1.Yayasan Penguatan Partisipasi Inisiatif dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA) 2.Yayasan Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) 3.Yayasan Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM) 4.Muhammad Djufryhard 5.Desiana Samosir Kuasa Pemohon : Wahyudi Djafar, S.H. dkk
Amar Putusan	:	Mengadili, 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan frasa “dapat diangkat kembali” dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) bertentangan secara bersyarat dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “dipilih kembali melalui suatu proses seleksi sebagaimana diatur dalam Pasal 30 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik”; 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
Jenis Amar Putusan	:	Dikabulkan
Tanggal Putusan	:	7 Februari 2017
File Pendukung	:	Dokumen Putusan

Nomor 78/PUU-XIV/2016

Pokok Perkara	:	Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon	:	1.Aries Rinaldi 2.Rudi Prastowo 3.Dimas Sotya Nugraha Kuasa Pemohon : Ferdian Sutanto, S.H., C.L.A., dkk
Amar Putusan	:	Mengadili, Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
Jenis Amar Putusan	:	Ditolak
Tanggal Putusan	:	7 Februari 2017
File Pendukung	:	Dokumen Putusan

Nomor 91/PUU-XIV/2016

Pokok Perkara	:	Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon	:	Ahmad Amin, SST Kuasa Pemohon : -
Amar Putusan	:	Mengadili, Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Jenis Amar Putusan	:	Tidak Dapat Diterima
Tanggal Putusan	:	7 Februari 2017
File Pendukung	:	Dokumen Putusan

Nomor 99/PUU-XIV/2016

Pokok Perkara	:	Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon	:	Hery Shietra, S.H. Kuasa Pemohon : -
Amar Putusan	:	Mengadili, Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Jenis Amar Putusan	:	Tidak Dapat Diterima
Tanggal Putusan	:	7 Februari 2017
File Pendukung	:	Dokumen Putusan

Nomor 140/PUU-XIII/2015

Pokok Perkara	:	Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon	:	Erwin Arifin, S.H., M.H. Kuasa Pemohon : Sirra Prayuna, S.H., dkk
Amar Putusan	:	Mengadili, Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Jenis Amar Putusan	:	Tidak Dapat Diterima
Tanggal Putusan	:	25 Januari 2017
File Pendukung	:	Dokumen Putusan

Nomor 25/PUU-XIV/2016

Pokok Perkara	:	Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon	:	1. Firdaus S.T., M.T. 2.Drs. H. Yulius Nawawi 3.Ir. H. Imam Mardi Nugroho 4.Ir. H. A. Hasdullah, M.Si. , dkk Kuasa Pemohon : Heru Widodo, S.H., M.Hum., dkk
Amar Putusan	:	Mengadili, 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; 2. Menyatakan kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 117 3. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya; 4. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
Jenis Amar Putusan	:	Dikabulkan
Tanggal Putusan	:	25 Januari 2017
File Pendukung	:	Dokumen Putusan

Nomor 35/PUU-XIV/2016

Pokok Perkara	:	Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon	:	1. Ibnu Utomo 2.Yuli Zulkarnain, S.Ag 3.R. Hoesnan Kuasa Pemohon : Dr. Humphrey R. Djemat, S.H., LL.M., FCB.Arb, dkk
Amar Putusan	:	Mengadili, Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Jenis Amar Putusan	:	Tidak Dapat Diterima
Tanggal Putusan	:	25 Januari 2017
File Pendukung	:	Dokumen Putusan

Nomor 45/PUU-XIV/2016

Pokok Perkara	:	Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon	:	AH. Wakil Kamal, S.H., M.H. Kuasa Pemohon : Iqbal Tawakal Pasaribu, S.H. dkk
Amar Putusan	:	Mengadili, Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Jenis Amar Putusan	:	Tidak Dapat Diterima
Tanggal Putusan	:	25 Januari 2017
File Pendukung	:	Dokumen Putusan

Nomor 76/PUU-XIV/2016

Pokok Perkara	:	Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon	:	1.Munathsir Mustaman, S.H. 2.Achmad Safaat, S.H. Kuasa Pemohon : -
Amar Putusan	:	Mengadili, Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Jenis Amar Putusan	:	Tidak Dapat Diterima
Tanggal Putusan	:	25 Januari 2017
File Pendukung	:	Dokumen Putusan

Nomor 81/PUU-XIV/2016

Pokok Perkara	:	pengujian Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon	:	Nico Indra Sakti, S.H., M.Kn Kuasa Pemohon : -
Amar Putusan	:	Mengadili, Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
Jenis Amar Putusan	:	Ditolak
Tanggal Putusan	:	25 Januari 2017
File Pendukung	:	Dokumen Putusan