Ikhtisar Putusan Mahkamah Konstitusi

Showing 291 to 300 of 2634 items

Nomor 69/PUU-XXIII/2025

Pokok Perkara : Pembentukan UU 3/2025 melanggar hak konstitusional untuk memperoleh informasi, berpartisipasi dalam pembentukan kebijakan negara, memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak, serta menikmati kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 22A, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945
Tanggal Putusan : 17 September 2025
File Pendukung : Dokumen Ikhtisar

Nomor 52/PUU-XXIII/2025

Pokok Perkara : Pengujian Formil UU 1/2025 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945);
Tanggal Putusan : Rabu, 17 September 2025
File Pendukung : Dokumen Ikhtisar

Nomor 331/PHPU.BUP-XXIII/2025

Pokok Perkara : -
Tanggal Putusan : Rabu, 17 September 2025.
File Pendukung : Dokumen Ikhtisar

Nomor 134/PUU-XXIII/2025

Pokok Perkara : Pengujian Formil UU 8/2023 terhadap UUD NRI Tahun 1945
Tanggal Putusan : Rabu, 17 September 2025
File Pendukung : Dokumen Ikhtisar

Nomor 64/PUU-XXIII/2025

Pokok Perkara : Pembentukan UU 1/2025 bertentangan dengan prinsip pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta prinsip negara hukum, fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan, tentang tata cara pembentukan undang- undang, kewenangan DPD, persamaan di dalam hukum, jaminan perlindungan dan kepastian hukum, penguasaan negara atas cabang- cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dan prinsip perekonomian nasional UUD NRI Tahun 1945
Tanggal Putusan : Rabu, 17 September 2025
File Pendukung : Dokumen Ikhtisar

Nomor 142/PUU-XXIII/2025

Pokok Perkara : Pengujian Pasal 20 ayat (2) UU 5/1960 terhadap Alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.
Tanggal Putusan : Rabu, 17 September 2025.
File Pendukung : Dokumen Ikhtisar

Nomor 316/PHPU.BUP-XXIII/2025

Pokok Perkara : -
Tanggal Putusan : Senin, 5 Mei 2025
File Pendukung : Dokumen Ikhtisar

Nomor 32/PUU-XXIII/2025

Pokok Perkara : Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 sebagaimana telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, yang mengatur syarat bagi mantan terpidana yang mengikuti pemilukada, menurut Pemohon telah merugikan hak konstitusional Pemohon karena ketentuan a quo tidak memberikan perlakuan sama dan/atau kepastian atas pelanggaran disiplin antara instansi sipil dengan militer, dan oleh karenanya ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.
Tanggal Putusan : Kamis, 28 Agustus 2025.
File Pendukung : Dokumen Ikhtisar

Nomor 97/PUU-XXII/2024

Pokok Perkara : Pasal 5 ayat (1), Pasal 6, Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf d, Pasal 16 ayat (1), Pasal 17, Pasal 18 ayat (2) huruf c dan huruf h, Pasal 19, Pasal 20, serta Pasal 43 ayat (3) dan ayat (4) UU 23/2011 terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), 28E ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28I ayat (1), ayat (2) dan ayat (5), Pasal 29 ayat (2), Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945
Tanggal Putusan : 28 Agustus 2025
File Pendukung : Dokumen Ikhtisar

Nomor 124/PUU-XXIII/2025

Pokok Perkara : Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017 serta Pasal 3 ayat (1) UU 8/2015 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.
Tanggal Putusan : Kamis, 28 Agiustus 2025.
File Pendukung : Dokumen Ikhtisar