Ikhtisar Putusan Mahkamah Konstitusi

Showing 2481 to 2490 of 2608 items

Nomor 36/PUU-XV/2017

Pokok Perkara	:	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah:  Pasal 79 ayat (3) tentang hak angket DPR. bertentangan dengan pasal-pasal UUD 1945, yakni:  Pasal 1 ayat (3) mengenai Negara hokum Indonesia;  Pasal 28D ayat (1) mengenai hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;
Tanggal Putusan	:	Kamis, 8 Februari 2018.
File Pendukung	:	Dokumen Ikhtisar

Nomor 88/PUU-XV/2017

Pokok Perkara	:	Pengujian Penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan terhadap UUD 1945;
Tanggal Putusan	:	Kamis, 26 April 2018
File Pendukung	:	Dokumen Ikhtisar

Nomor 99/PUU-XV/2017

Pokok Perkara	:	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama:  Penjelasan Pasal 2 ayat (1) mengenai definisi rakyat pencari keadilan . bertentangan dengan pasal-pasal UUD 1945, yakni:  Pasal 24 ayat (1) mengenai kekuasaan kehakiman;  Pasal 26 ayat (2) mengenai penetapan syarat mengenai kewarganegaraan dalam undang-undang;  Pasal 28D ayat (1) mengenai hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;  Pasal 28G ayat (1) mengenai hak atas perlindungan diri sendiri, keluarga, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutanuntuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakanhak asasi;  Pasal 28H ayat (4) mengenai hak milik pribadi yang tidak dapat diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun;  Pasal 33 ayat (3) mengenai hak negara untuk 2 menguasai bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;
Tanggal Putusan	:	Kamis, 26 April 2018.
File Pendukung	:	Dokumen Ikhtisar

Nomor 84/PUU-XV/2017

Pokok Perkara	:	Pengujian Pasal 23 ayat (2), Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dan Pasal 24 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap UUD 1945;
Tanggal Putusan	:	Rabu, 9 Mei 2018
File Pendukung	:	Dokumen Ikhtisar

Nomor 6/PUU-XVI/2018

Pokok Perkara	:	Pengujian Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD 1945;
Tanggal Putusan	:	Kamis, 31 Mei 2018
File Pendukung	:	Dokumen Ikhtisar

Nomor 42/PUU-XVI/2018

Pokok Perkara	:	Pengujian Pasal 172 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD 1945;
Tanggal Putusan	:	Kamis, 28 Juni 2018
File Pendukung	:	Dokumen Ikhtisar

Nomor 41/PUU-XVI/2018

Pokok Perkara	:	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:  Pasal 47 ayat (3) tentang jenis kendaraan bermotor berdasarkan fungsi. bertentangan dengan pasal-pasal UUD 1945, yakni:  Pasal 27 ayat (1) mengenai hak warga negara dalam hal kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan serta kewajiban untuk menjunjung hukum dan pemerintahannya;  Pasal 27 ayat (2) mengenai hak warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan;  Pasal 28D ayat (1) mengenai hak warga negara untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. 2
Tanggal Putusan	:	Kamis, 28 Juni 2018.
File Pendukung	:	Dokumen Ikhtisar

Nomor 36/PUU-XVI/2018

Pokok Perkara	:	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum:  Pasal 169 huruf n mengenai pembatasan masa jabatan selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam syarat calon presiden dan wakil presiden.  Pasal 227 huruf I mengenai persyaratan administrasi untuk mendaftar sebagai bakal Paslon Presiden dan Wakil Presiden. bertentangan dengan pasal-pasal UUD 1945, yakni:  Pasal 6A ayat (1) mengenai Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.  Pasal 7 mengenai pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden.  Pasal 28D ayat (1) mengenai hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;
Tanggal Putusan	:	Kamis, 28 Juni 2018.
File Pendukung	:	Dokumen Ikhtisar

Nomor 57/PUU-XVI/2018

Pokok Perkara	:	Pengujian Pasal 31A Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 1 butir (3) a, Pasal 30 huruf a, Pasal 50, Pasal 51 ayat (3) huruf a, Pasal 53, Pasal 58, dan Pasal 59; (b) Pasal 60; (c) Pasal 51 ayat (1) huruf a; dan (d) Pasal 56 Undang-UndangNomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap UUD 1945;
Tanggal Putusan	:	Senin, 23 Juli 2018
File Pendukung	:	Dokumen Ikhtisar

Nomor 34/PUU-XVI/2018

Pokok Perkara	:	Pengujian Pasal 73 ayat (3), Pasal 73 ayat (4), Pasal 73 ayat (5), Pasal 73 ayat (6), Pasal 122 huruf l, dan Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap UUD 1945;
Tanggal Putusan	:	Senin, 23 Juli 2018
File Pendukung	:	Dokumen Ikhtisar