Ikhtisar Putusan Mahkamah Konstitusi

Showing 2321 to 2330 of 2608 items

Nomor 25/PUU-XIV/2016

Pokok Perkara	:	Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945.
Tanggal Putusan	:	Rabu, 25 Januari 2017.
File Pendukung	:	Dokumen Ikhtisar

Nomor 107/PUU-XIV/2016

Pokok Perkara	:	Daluwarsa untuk hak tagih dalam Pasal 40 UU 1/2004 bertentangan dengan hak atas pekerjaan yang dijamin oleh Pasal 27 ayat (2), Pasal 31, Pasal 33 ayat (1) UUD 1945;
Tanggal Putusan	:	Rabu, 25 Januari 2017.
File Pendukung	:	Dokumen Ikhtisar

Nomor 99/PUU-XIV/2016

Pokok Perkara	:	Frasa “tanpa diskriminasi” dalam Pasal 6, frasa “demi hukum” dalam Pasal 59 ayat (7) dan frasa “belum ditetapkan” dalam Pasal 155 ayat (2) UU 13/2003 bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
Tanggal Putusan	:	Selasa, 7 Februari 2017.
File Pendukung	:	Dokumen Ikhtisar

Nomor 13/PUU-XIV/2016

Pokok Perkara	:	Pasal 2 ayat (4) dan ayat (4a) UU 28/2007 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 23A, Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945.
Tanggal Putusan	:	Selasa, 21 Februari 2017.
File Pendukung	:	Dokumen Ikhtisar

Nomor 19/PUU-XV/2017

Pokok Perkara	:	Aturan mengenai makar dan permufakatan jahat yang diatur dalam Pasal 87 dan Pasal 110 ayat (1) KUHP bertentangan dengan jaminan kepastian hukum yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1), hak atas rasa aman dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang diatur Pasal 28G ayat (1) UUD 1945;
Tanggal Putusan	:	Selasa, 30 Mei 2017.
File Pendukung	:	Dokumen Ikhtisar

Nomor 25/PUU-XV/2017

Pokok Perkara	:	Aturan mengenai dibolehkannya pembakaran lahan dengan luas maksimal 2 hektar yang diatur dalam Pasal 69 ayat (2) UU 32/2009; Aturan mengenai tanggung jawab mutlak atas ancaman serius terhadap lingkungan hidup yang diatur dalam Pasal 88 UU 32/2009; Aturan mengenai pidana karena kelalaian yang mengakibatkan baku kerusakan lingkungan hidup yang diatur dalam Pasal 99 UU 32/2009, serta aturan mengenai tanggung jawab pemegang hak atau izin atas kebakaran hutan yang diatur dalam Pasal 49 UU 41/1999 bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum dan prinsip jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil yang dijamin Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945;
Tanggal Putusan	:	Rabu, 14 Juni 2017.
File Pendukung	:	Dokumen Ikhtisar

Nomor 70/PUU-XIV/2016

Pokok Perkara	:	Pasal 6 huruf c dan frasa “penegak hukum” serta frasa “penyelenggara negara” dalam Pasal 11 huruf a UU 30/2002, bertentangan dengan asas kemanusiaan yang adil dan beradab pada Pembukaan UUD 1945, asas negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3), prinsip kekuasaan kehakiman dalam Pasal 24 ayat (1), hak atas penghidupan yang layak, hak mempertahankan hidup, hak jaminan, kepastian hukum, hak atas perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan dan martabat dari ancaman ketakutan, hak milik, hak bebas dari perlakuan diskriminatif, dan prinsip menghormati hak asasi orang lain yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4), Pasal 28I ayat (2) dan ayat (4), Pasal 28J ayat (1) UUD 1945;
Tanggal Putusan	:	Rabu, 19 Juli 2017.
File Pendukung	:	Dokumen Ikhtisar

Nomor 33/PUU-XV/2017

Pokok Perkara	:	Aturan mengenai larangan eksploitasi ekonomi terhadap anak dalam Pasal 76I UU 35/2014, bertentangan dengan jaminan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak perlindungan dan kepastian hukum yang adil, hak untuk hidup sejahtera lahir batin, hak untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus dan hak untuk dihormati bagi masyarakat tradisional yang selaras dengan perkembangan zaman dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945;
Tanggal Putusan	:	Kamis, 19 Oktober 2017.
File Pendukung	:	Dokumen Ikhtisar

Nomor 41/PUU-XV/2017

Pokok Perkara	:	Secara formil penerbitan Perpu Ormas tidak memenuhi urgensi kegentingan yang memaksa untuk diterbitkan; Aturan dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a, Pasal 61, Pasal 62 dan Pasal 82A merupakan pasal jantung, oleh karenanya maka keseluruhan Perpu a quo harus dibatalkan; Pasal 59 ayat (1) huruf a Perpu Ormas “memperluas” cakupan/objek yang dilarang sehingga bertentangan Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 28, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28I ayat (4), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945;
Tanggal Putusan	:	Selasa, 12 Desember 2017.
File Pendukung	:	Dokumen Ikhtisar

Nomor 89/PUU-XV/2017

Pokok Perkara	:	Kewajiban mengenakan atribut advokat hanya pada perkara pidana yang diatur dalam Pasal 25 UU Advokat, bertentangan dengan jaminan kepastian hukum yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1), hak untuk mencapai persamaan dan keadilan yang diatur Pasal 28H ayat (2), dan hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif sebagaimana diatur Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;
Tanggal Putusan	:	Kamis, 14 Desember 2017.
File Pendukung	:	Dokumen Ikhtisar