Artikel
   Hasil Penelitian
   Glossary
   Peraturan Negara Lain
   Feedback
   Link
   Pencarian
   SK JDIH
 
 

Putusan Pengadilan
Mahkamah Konstitusi


« Sebelumnya ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... Selanjutnya »

No. Nomor Perkara Judul Perkara Tanggal Putusan Hasil Putusan
81. 39/PHP.BUP-XIX/2021 Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Pesisir Barat Tahun 2020 2021-03-18 11:14:00
Dalam Eksepsi:
1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;  
Dalam Pokok Permohonan: 
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. 

82. 32/PHP.BUP-XIX/2021 Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2020 2021-03-18 10:47:00
Dalam Eksepsi: 
Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait untuk seluruhnya; 
Dalam Pokok Permohonan: 
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 
2. Menyatakan telah terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan suara di TPS 05 Kampung Wasior II, TPS 04 Kampung Maniwak, TPS 09 Kampung Maniwak, dan TPS 14 Kampung Maniwak, Distrik Wasior dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2020; 
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama Nomor 285/PL.02.6-Kpt/9207/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020, sepanjang mengenai perolehan suara Pasangan Calon di TPS 05 Kampung Wasior II, TPS 04 Kampung Maniwak, TPS 09 Kampung Maniwak, dan TPS 14 Kampung Maniwak, Distrik Wasior; 
4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS 05 Kampung Wasior II, TPS 04 Kampung Maniwak, TPS 09 Kampung Maniwak, dan TPS 14 Kampung Maniwak, Distrik Wasior, yang diikuti oleh seluruh pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2020 dengan memastikan pemilih yang telah pernah menggunakan hak pilihnya pada TPS lain selain TPS 05 Kampung Wasior II, TPS 04 Kampung Maniwak, TPS 09 Kampung Maniwak, dan TPS 14 Kampung Maniwak untuk tidak menggunakan hak pilihnya kembali pada saat pemungutan suara ulang di TPS 05 Kampung Wasior II, TPS 04 Kampung Maniwak, TPS 09 Kampung Maniwak, dan TPS 14 Kampung Maniwak; 
5. Memerintahkan pemungutan suara ulang dimaksud harus dilakukan dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan ini diucapkan dengan disertai pengawasan yang ketat oleh Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama; 
6. Memerintahkan kepada Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Kepolisian Resor Teluk Wondama untuk melakukan pengamanan dalam keseluruhan proses pemungutan suara ulang dimaksud; 
7. Memerintahkan Termohon untuk menggabungkan hasil pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada amar angka 4 dengan hasil yang telah ditetapkan oleh Termohon sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama Nomor 285/PL.02.6Kpt/9207/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020, yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah dan kemudian menuangkannya dalam keputusan baru mengenai hasil akhir perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2020 dan diumumkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 
8. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

83. 24/PHP.BUP-XIX/2021 Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Malaka Tahun 2020 2021-03-18 10:09:00
Dalam Eksepsi: 
Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait. 
Dalam Pokok Permohonan: 
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

84. 24/PHP.BUP-XIX/2021 Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Malaka Tahun 2020 2021-03-18 10:09:00
Dalam Eksepsi: 
Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait. 
Dalam Pokok Permohonan: 
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

85. 18/PHP.BUP-XIX/2021 Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Belu Tahun 2020 2021-03-18 09:37:00
Dalam Eksepsi:
Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dan permohonan Pemohon tidak jelas; 
Dalam Pokok Permohonan:
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 

86. 18/PHP.BUP-XIX/2021 Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Belu Tahun 2020 2021-03-18 09:37:00
Dalam Eksepsi:
Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dan permohonan Pemohon tidak jelas; 
Dalam Pokok Permohonan:
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 

87. 120/PHP.BUP-XIX/2021 Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020 2021-02-17 18:26:00
Dalam Eksepsi:
1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan.
Dalam Pokok Permohonan:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

88. 117/PHP.BUP-XIX/2021 Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020 2021-02-17 18:19:00
Dalam Eksepsi:
1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.
Dalam Pokok Permohonan:
Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

89. 116/PHP.BUP-XIX/2021 Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 2021-02-17 18:08:00
Dalam Eksepsi:
1. Menyatakan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.
Dalam Pokok Permohonan:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

90. 76/PHP.KOT-XIX/2021 Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota Tanjung Balai Tahun 2020 2021-02-17 17:58:00
Dalam Eksepsi:
1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan.
Dalam Pokok Permohonan:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

« Sebelumnya ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... Selanjutnya »

 
 
 
 

Sejak Web ini di launching
Total Pengunjung adalah 13612100
 

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
JDIH mengundang kepada seluruh masyarakat luas dan organisasi baik pemerintah maupun swasta untuk mengirimkan dokumen-dokumen hukum yang dimiliki guna dimuat dalam laman ini. Pemuatan dokumen hukum tersebut akan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengaksesnya secara gratis. Dokumen tersebut dapat dikirimkan melalui pos ke Sekretariat Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta, JKT 10024, atau dalam bentuk soft copy melalui email ke: sekretariat@mkri.id.


 
     
Sitemap Contact us Contact us About us Home