Artikel
   Hasil Penelitian
   Glossary
   Peraturan Negara Lain
   Feedback
   Link
   Pencarian
   SK JDIH
 
 

Putusan Pengadilan
Mahkamah Konstitusi


« Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... Selanjutnya »

No. Nomor Perkara Judul Perkara Tanggal Putusan Hasil Putusan
21. 144/PHP.KOT-XIX/2021 Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota Banjarmasin Tahun 2021 2021-05-27 10:48:00
Dalam Eksepsi:
  1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
  2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.
Dalam Pokok Permohonan:
  1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
  2. Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Nomor 47/PL.02.6-Kpt/6371/KPU-Kot/V/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin Tahun 2020, bertanggal 2 Mei 2021;
  3. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin Tahun 2020.  

22. 138/PHP.BUP-XIX/2021 Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Rokan Hulu Tahun 2021 2021-05-27 10:12:00
Dalam Eksepsi:
1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum; 
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum; 
Dalam Pokok Permohonan:
1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemililhan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor  49/PL.02.6/KPU.Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/ PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 bertanggal 24 April 2021;
3. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020;

23. 138/PHP.BUP-XIX/2021 Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Rokan Hulu Tahun 2021 2021-05-27 10:12:00
Dalam Eksepsi:
1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum; 
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum; 
Dalam Pokok Permohonan:
1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemililhan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor  49/PL.02.6/KPU.Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/ PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 bertanggal 24 April 2021;
3. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020;

24. 137/PHP.BUP-XIX/2021 Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Sekadau Tahun 2021 2021-05-27 09:52:00
Dalam Eksepsi:
Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait untuk seluruhnya;
Dalam Pokok Permohonan:
1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal:
2.1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 9/PL.02.7-Kpt/6109/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020;
2.2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 20/PL.02.7-BA/6109/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020;
2.3. Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 79/PL.02.7-SD/6109/KPU-Kab/IV/2021;
2.4. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 5 Tahun 2021 tentang Usul Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Terpilih Tahun 2020;
2.5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.61-1071 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.61-293 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Pada Provinsi Kalimantan Barat beserta Lampirannya sepanjang mengenai pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sekadau Tahun 2020; dan
2.6. Pelantikan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Sekadau Tahun 2020 oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, tanggal 26 April 2021.
3. Menyatakan sah perolehan suara hasil penghitungan suara ulang berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 8/PY.02-Kpt/6109/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020; 
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau untuk menerbitkan keputusan baru mengenai penetapan pasangan calon terpilih berdasarkan rekapitulasi hasil sebagaimana dinyatakan pada amar angka 3;
5. Memerintahkan kepada seluruh lembaga/instansi terkait untuk menindaklanjuti kembali seluruh proses dan tahapan sebagai akibat hukum sebagaimana amar angka 4 tersebut;

25. 137/PHP.BUP-XIX/2021 Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Sekadau Tahun 2021 2021-05-27 09:52:00
Dalam Eksepsi:
Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait untuk seluruhnya;
Dalam Pokok Permohonan:
1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal:
2.1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 9/PL.02.7-Kpt/6109/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020;
2.2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 20/PL.02.7-BA/6109/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020;
2.3. Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 79/PL.02.7-SD/6109/KPU-Kab/IV/2021;
2.4. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 5 Tahun 2021 tentang Usul Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Terpilih Tahun 2020;
2.5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.61-1071 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.61-293 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Pada Provinsi Kalimantan Barat beserta Lampirannya sepanjang mengenai pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sekadau Tahun 2020; dan
2.6. Pelantikan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Sekadau Tahun 2020 oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, tanggal 26 April 2021.
3. Menyatakan sah perolehan suara hasil penghitungan suara ulang berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 8/PY.02-Kpt/6109/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020; 
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau untuk menerbitkan keputusan baru mengenai penetapan pasangan calon terpilih berdasarkan rekapitulasi hasil sebagaimana dinyatakan pada amar angka 3;
5. Memerintahkan kepada seluruh lembaga/instansi terkait untuk menindaklanjuti kembali seluruh proses dan tahapan sebagai akibat hukum sebagaimana amar angka 4 tersebut;

26. 140/PHP.BUP-XIX/2021 Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Rokan Hulu Tahun 2021 2021-05-27 09:04:00
1. Mengabulkan penarikan kembali Permohonan Pemohon; 
2. Menyatakan Permohonan Nomor 140/PHP.BUP-XIX/2021 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan a quo;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 140/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK);

27. 140/PHP.BUP-XIX/2021 Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Rokan Hulu Tahun 2021 2021-05-27 09:04:00
1. Mengabulkan penarikan kembali Permohonan Pemohon; 
2. Menyatakan Permohonan Nomor 140/PHP.BUP-XIX/2021 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan a quo;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 140/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK);

28. 143/PHP.BUP-XIX/2021 Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020 2021-05-21 16:27:00
MENETAPKAN:
Memerintahkan kepada semua instansi yang terkait untuk menunda pelaksanaan tahapan dan semua tindakan administrasi maupun tindakan lainnya setelah Penetapan Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Ulang dan Pemungutan Suara Susulan Kabupaten Halmahera Utara berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Utara Nomor 26/PL.06.2-Kpt/8203/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020, bertanggal 30 April 2021, sampai adanya Putusan Mahkamah terhadap permohonan a quo yang telah berkekuatan hukum tetap;

29. 142/PHP.BUP-XIX/2021 Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2021 2021-05-21 14:33:00
MENETAPKAN:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon sepanjang penundaan pemberlakuan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 919/PL.02.7-Kpt/1222/KPU-Kab/V/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan tahun 2020, bertanggal 01 Mei 2021;
2. Memerintahkan kepada semua instansi yang terkait untuk menunda pelaksanaan tahapan dan semua tindakan administrasi maupun tindakan lainnya setelah Penetapan Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Ulang Kabupaten Labuhanbatu Selatan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 887/PL.02.6-Kpt/1222/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, bertanggal 27 April 2021, sampai adanya Putusan Mahkamah terhadap permohonan a quo yang telah berkekuatan hukum tetap.

30. 141/PHP.BUP-XIX/2021 Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Labuhanbatu Tahun 2021 2021-05-21 13:45:00
MENETAPKAN:
Memerintahkan kepada semua instansi yang terkait untuk menunda pelaksanaan tahapan dan semua tindakan administrasi maupun tindakan lainnya setelah Penetapan Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Ulang Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan Komisi Pemililhan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 64/PL.02.6-Kpt/1210/ KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, bertanggal 27 April 2021, sampai adanya Putusan Mahkamah terhadap permohonan a quo yang telah berkekuatan hukum tetap;

« Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... Selanjutnya »

 
 
 
 

Sejak Web ini di launching
Total Pengunjung adalah 13612070
 

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
JDIH mengundang kepada seluruh masyarakat luas dan organisasi baik pemerintah maupun swasta untuk mengirimkan dokumen-dokumen hukum yang dimiliki guna dimuat dalam laman ini. Pemuatan dokumen hukum tersebut akan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengaksesnya secara gratis. Dokumen tersebut dapat dikirimkan melalui pos ke Sekretariat Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta, JKT 10024, atau dalam bentuk soft copy melalui email ke: sekretariat@mkri.id.


 
     
Sitemap Contact us Contact us About us Home