JDIH | Mahkamah Konstitusi



	Artikel
	Hasil Penelitian
	Glossary
	Peraturan Negara Lain
	Feedback
	Link
	Pencarian
	SK JDIH


Putusan Pengadilan Mahkamah Konstitusi

		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... Selanjutnya »

No.	Nomor Perkara	Judul Perkara	Tanggal Putusan	Hasil Putusan
1.	98/PUU-XVIII/2020	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terhadap UUD 1945	2021-01-14 15:03:00	Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

2.	97/PUU-XVIII/2020	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap UUD 1945	2021-01-14 14:54:00	Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

3.	94/PUU-XVIII/2020	Pengujian Materiil Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terhadap UUD 1945	2021-01-14 14:47:00	Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

4.	93/PUU-XVIII/2020	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi terhadap UUD 1945	2021-01-14 14:38:00	Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

5.	88/PUU-XVIII/2020	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap UUD 1945	2021-01-14 14:29:00	Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

6.	32/PUU-XVIII/2020	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian terhadap UUD 1945	2021-01-14 13:26:00	1. Mengabulkan permohonan para Pemohon; 1.1 Menyatakan frasa “...diatur dalam Peraturan Pemerintah” dalam Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 1.2 Menyatakan frasa “...diatur dalam Peraturan Pemerintah” dalam Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618), diubah sehingga menjadi diatur dengan Undang-Undang, sehingga selengkapnya Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618), menjadi “Ketentuan lebih lanjut mengenai badan hukum usaha bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Undang-Undang”. 1.3 Memerintahkan DPR dan Presiden untuk menyelesaikan Undang-Undang tentang Asuransi Usaha Bersama dalam waktu paling lama dua tahun sejak putusan ini diucapkan. 2. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

7.	86/PUU-XVIII/2020	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap UUD 1945	2021-01-14 12:35:00	Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

8.	84/PUU-XVIII/2020	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah terhadap UUD 1945	2021-01-14 12:06:00	Menolak permohonan Pemohon.

9.	74/PUU-XVIII/2020	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	2021-01-14 11:40:00	Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima

10.	67/PUU-XVIII/2020	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945	2021-01-14 11:13:00	Dalam Provisi Menolak permohonan provisi para Pemohon. Dalam Pokok Permohonan Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... Selanjutnya »

Sejak Web ini di launching
Total Pengunjung adalah 13419555

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
JDIH mengundang kepada seluruh masyarakat luas dan organisasi baik pemerintah maupun swasta untuk mengirimkan dokumen-dokumen hukum yang dimiliki guna dimuat dalam laman ini. Pemuatan dokumen hukum tersebut akan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengaksesnya secara gratis. Dokumen tersebut dapat dikirimkan melalui pos ke Sekretariat Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta, JKT 10024, atau dalam bentuk soft copy melalui email ke: sekretariat@mkri.id.