Artikel
   Hasil Penelitian
   Glossary
   Peraturan Negara Lain
   Feedback
   Link
   Pencarian
   SK JDIH
 
 

Putusan Pengadilan
Mahkamah Konstitusi


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... Selanjutnya »

No. Nomor Perkara Judul Perkara Tanggal Putusan Hasil Putusan
1. 153/PHP.BUP-XIX/2021 Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 2022-01-18 16:03:00 Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon.

2. 152/PHP.BUP-XIX/2021 Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Yalimo Tahun 2021 2022-01-18 15:48:00 Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon.

3. 69/PUU-XIX/2021 Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan 2022-01-18 15:31:00
  1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
  2. Menyatakan Permohonan Nomor 69/PUU-XIX/2021 mengenai Permohonan Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
  3. Menyatakan Pemohon  tidak  dapat  mengajukan  kembali  permohonan  a quo;
  4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 69/PUU-XIX/2021 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.

4. 58/PUU-XIX/2021 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 2021-12-15 12:58:00 Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima

5. 57/PUU-XIX/2021 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia 2021-12-15 12:50:00 Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

6. 56/PUU-XIX/2021 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 2021-12-15 12:36:00 Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

7. 54/PUU-XIX/2021 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat 2021-12-15 12:20:00 Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

8. 53/PUU-XIX/2021 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 2021-12-15 12:09:00 Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

9. 46/PUU-XIX/2021 Permohonan Pengujian Undang-Udang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2021-12-15 11:55:00 Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

10. 24/PUU-XIX/2021 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap UUD 1945 2021-12-15 11:46:00 Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... Selanjutnya »

 
 
 
 

Sejak Web ini di launching
Total Pengunjung adalah 13770930
 

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
JDIH mengundang kepada seluruh masyarakat luas dan organisasi baik pemerintah maupun swasta untuk mengirimkan dokumen-dokumen hukum yang dimiliki guna dimuat dalam laman ini. Pemuatan dokumen hukum tersebut akan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengaksesnya secara gratis. Dokumen tersebut dapat dikirimkan melalui pos ke Sekretariat Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta, JKT 10024, atau dalam bentuk soft copy melalui email ke: [email protected]


 
     
Sitemap Contact us Contact us About us Home