JDIH | Mahkamah Konstitusi



	Artikel
	Hasil Penelitian
	Glossary
	Peraturan Negara Lain
	Feedback
	Link
	Pencarian
	SK JDIH


Putusan Pengadilan Mahkamah Konstitusi

		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... Selanjutnya »

No.	Nomor Perkara	Judul Perkara	Tanggal Putusan	Hasil Putusan
1.	39/PUU-XVII/2019	Pemilihan Umum	2019-09-30 14:15:00	1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 416 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “tidak berlaku untuk pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang hanya diikuti 2 (dua) pasangan calon”; 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

2.	33/PUU-XVII/2019	Ombusdman Republik Indonesia	2019-09-30 14:02:00	Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima

3.	30/PUU-XVII/2019	Yayasan	2019-09-30 13:55:00	Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

4.	49/PUU-XVII/2019	Jaminan Produk Halal	2019-09-30 13:44:00	Menyatakan: 1. Mengabulkan permohonan penarikan permohonan para Pemohon; 2. Permohonan Perkara Nomor 49/PUU-XVII/2019 perihal pengujian konstitusionalitas Pasal 5, Pasal 6, serta Pasal 47 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali; 3. Para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan Pengujian Pasal 5, Pasal 6, serta Pasal 47 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada para Pemohon.

5.	49/PUU-XVII/2019	Jaminan Produk Halal	2019-09-30 13:44:00	Menyatakan: 1. Mengabulkan permohonan penarikan permohonan para Pemohon; 2. Permohonan Perkara Nomor 49/PUU-XVII/2019 perihal pengujian konstitusionalitas Pasal 5, Pasal 6, serta Pasal 47 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali; 3. Para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan Pengujian Pasal 5, Pasal 6, serta Pasal 47 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada para Pemohon.

6.	42/PUU-XVII/2019	Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	2019-09-23 13:51:00	Menyatakan permohonan Pemohon gugur.

7.	36/PUU-XVII/2019	Pemilihan Umum	2019-09-23 13:46:00	Dalam Provisi: Menolak permohonan provisi Pemohon; Dalam Pokok Perkara: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

8.	34/PUU-XVII/2019	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	2019-09-23 13:32:00	1. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 56 UU PPHI tidak dapat diterima; 2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

9.	38/PUU-XVII/2019	Pemilihan Umum	2019-09-23 13:16:00	1. Mengabulkan permohonan penarikan kembali permohonan para Pemohon; 2. Permohonan Perkara Nomor 38/PUU-XVII/2019 perihal pengujian konstitusionalitas Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 416 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6237) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali; 3. Para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan Pengujian Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 416 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6237) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada para Pemohon.

10.	10-33/PHPU-DPD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPD Provinsi Papua Tahun 2019	2019-08-09 22:53:00	Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya. Dalam Pokok Permohonan: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... Selanjutnya »

Sejak Web ini di launching
Total Pengunjung adalah 13289037

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
JDIH mengundang kepada seluruh masyarakat luas dan organisasi baik pemerintah maupun swasta untuk mengirimkan dokumen-dokumen hukum yang dimiliki guna dimuat dalam laman ini. Pemuatan dokumen hukum tersebut akan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengaksesnya secara gratis. Dokumen tersebut dapat dikirimkan melalui pos ke Sekretariat Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta, JKT 10024, atau dalam bentuk soft copy melalui email ke: sekretariat@mkri.id.