JDIH | Mahkamah Konstitusi



	Artikel
	Hasil Penelitian
	Glossary
	Peraturan Negara Lain
	Feedback
	Link
	Pencarian
	SK JDIH


Putusan Pengadilan Mahkamah Konstitusi

		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... Selanjutnya »

No.	Nomor Perkara	Judul Perkara	Tanggal Putusan	Hasil Putusan
1.	80/PUU-XVI/2018	Praktik Kedokteran	2019-05-21 14:05:00	Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

2.	71/PUU-XVI/2018	Pemilihan Umum	2019-05-21 13:35:00	Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

3.	59/PUU-XVI/2018	Dana Pensiun	2019-05-21 13:19:00	Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

4.	27/PUU-XVII/2019	Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	2019-05-21 11:39:00	Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

5.	2/PUU-XVII/2019	guru dan dosen	2019-05-21 11:24:00	Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

6.	74/PUU-XVI/2018	Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	2019-05-21 11:02:00	Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

7.	2/PUU-XVI/2018	Organisasi Kemasyarakatan	2019-05-21 10:36:00	Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

8.	23/PUU-XVII/2019	Pemilihan Umum	2019-05-20 13:17:00	Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

9.	22/PUU-XVII/2019	Putusan Peninjauan Kembali Tidak Dapat Dilakukan Peninjauan Kembali serta Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris dalam Proses Peradilan	2019-05-20 13:10:00	1. Menyatakan permohonan Pemohon berkenaan dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) serta berkenaan dengan Pasal 75 huruf a dan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491) tidak dapat diterima. 2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

10.	26/PUU-XVII/2019	Pemilihan Umum	2019-05-20 12:10:00	Dalam Provisi: Menyatakan permohonan provisi para Pemohon tidak dapat diterima. Dalam Pokok Permohonan: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... Selanjutnya »

Sejak Web ini di launching
Total Pengunjung adalah 13259719

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
JDIH mengundang kepada seluruh masyarakat luas dan organisasi baik pemerintah maupun swasta untuk mengirimkan dokumen-dokumen hukum yang dimiliki guna dimuat dalam laman ini. Pemuatan dokumen hukum tersebut akan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengaksesnya secara gratis. Dokumen tersebut dapat dikirimkan melalui pos ke Sekretariat Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta, JKT 10024, atau dalam bentuk soft copy melalui email ke: sekretariat@mkri.id.