Artikel
   Hasil Penelitian
   Glossary
   Peraturan Negara Lain
   Feedback
   Link
   Pencarian
   SK JDIH
 
 

Putusan Pengadilan
Mahkamah Konstitusi


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... Selanjutnya »

No. Nomor Perkara Judul Perkara Tanggal Putusan Hasil Putusan
1. 13/PUU-XVIII/2020 Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945 2020-05-19 13:31:00 Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

2. 12/PUU-XVIII/2020 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap UUD 1945 2020-05-19 13:22:00 Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

3. 11/PUU-XVIII/2020 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terhadap UUD 1945 2020-05-19 13:07:00 Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

4. 9/PUU-XVIII/2020 Pasal 1 Angka 4, Pasal 6, Pasal 58 (1), dan Pasal 99 (1) - (2) 2020-05-19 12:56:00 Menolak Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

5. 7/PUU-XVIII/2020 Pasal 176 2020-05-19 12:26:00 Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

6. 85/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 2020-05-19 12:15:00 1. Menyatakan permohonan Pemohon X tidak dapat diterima; 2. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

7. 25/PUU-XVIII/2020 Superbody lembaga keuangan 2020-05-19 11:25:00 1. Mengabulkan penarikan kembali Permohonan Pemohon; 2. Permohonan Nomor 25/PUU-XVIII/2020 ditarik kembali; 3. Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan a quo; 4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada Pemohon;

8. 4/PUU-XVIII/2020 Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua terhadap UUD 1945 2020-02-26 16:21:00 Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

9. 82/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2020-02-26 15:58:00 Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

10. 68/PUU-XVII/2019 Pertentangan Perolehan Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha dikukuhkan 2020-02-26 15:51:00 Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... Selanjutnya »

 
 
 
 

Sejak Web ini di launching
Total Pengunjung adalah 13309228
 

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
JDIH mengundang kepada seluruh masyarakat luas dan organisasi baik pemerintah maupun swasta untuk mengirimkan dokumen-dokumen hukum yang dimiliki guna dimuat dalam laman ini. Pemuatan dokumen hukum tersebut akan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengaksesnya secara gratis. Dokumen tersebut dapat dikirimkan melalui pos ke Sekretariat Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta, JKT 10024, atau dalam bentuk soft copy melalui email ke: sekretariat@mkri.id.


 
     
Sitemap Contact us Contact us About us Home