JDIH | Mahkamah Konstitusi



	Artikel
	Hasil Penelitian
	Glossary
	Peraturan Negara Lain
	Feedback
	Link
	Pencarian
	SK JDIH


Putusan Pengadilan Mahkamah Konstitusi

		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... Selanjutnya »

No.	Nomor Perkara	Judul Perkara	Tanggal Putusan	Hasil Putusan
1.	13/PUU-XVIII/2020	Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945	2020-05-19 13:31:00	Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

2.	12/PUU-XVIII/2020	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap UUD 1945	2020-05-19 13:22:00	Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

3.	11/PUU-XVIII/2020	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terhadap UUD 1945	2020-05-19 13:07:00	Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

4.	9/PUU-XVIII/2020	Pasal 1 Angka 4, Pasal 6, Pasal 58 (1), dan Pasal 99 (1) - (2)	2020-05-19 12:56:00	Menolak Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

5.	7/PUU-XVIII/2020	Pasal 176	2020-05-19 12:26:00	Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

6.	85/PUU-XVII/2019	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	2020-05-19 12:15:00	1. Menyatakan permohonan Pemohon X tidak dapat diterima; 2. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

7.	25/PUU-XVIII/2020	Superbody lembaga keuangan	2020-05-19 11:25:00	1. Mengabulkan penarikan kembali Permohonan Pemohon; 2. Permohonan Nomor 25/PUU-XVIII/2020 ditarik kembali; 3. Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan a quo; 4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada Pemohon;

8.	4/PUU-XVIII/2020	Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua terhadap UUD 1945	2020-02-26 16:21:00	Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

9.	82/PUU-XVII/2019	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	2020-02-26 15:58:00	Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

10.	68/PUU-XVII/2019	Pertentangan Perolehan Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha dikukuhkan	2020-02-26 15:51:00	Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... Selanjutnya »

Sejak Web ini di launching
Total Pengunjung adalah 13309228

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
JDIH mengundang kepada seluruh masyarakat luas dan organisasi baik pemerintah maupun swasta untuk mengirimkan dokumen-dokumen hukum yang dimiliki guna dimuat dalam laman ini. Pemuatan dokumen hukum tersebut akan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengaksesnya secara gratis. Dokumen tersebut dapat dikirimkan melalui pos ke Sekretariat Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta, JKT 10024, atau dalam bentuk soft copy melalui email ke: sekretariat@mkri.id.